EFEKTIVITAS IMBAUAN KEMENDIKBUD UNTUK BELAJAR SECARA DARING DALAM RANGKA MENGHINDARI UNJUK RASA MENOLAK UU CIPTA KERJA

Authors

  • Ridho Fadillah Perangin angin Universitas Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.21776/ub.hastawiyata.2022.005.01.07

Keywords:

Efektivitas, Dirjen Dikti, UU Cipta Kerja, Mahasiswa

Abstract

Pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR RI mendapatkan protes dari berbagai kalangan, termasuk  kelompok mahasiswa di Jakarta. Melalui aksi unjuk rasa, mahasiswa melakukan berbagai tindakan anarkis di tengah ancaman penularan pandemi Covid-19 dengan tujuan agar pengesahan RUU tersebut dibatalkan. Menangapi hal tersebut, Dirjen Dikti Kemendibud mengeluarkan Surat Edaran tentang Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja, dalam rangka meningkatkan efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sekaligus menghindari aksi unjuk rasa yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas surat imbauan tersebut terhadap respon yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa. Melalui pendekatan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa indikator yang ada, Surat Edaran tersebut kurang efektif, karena hanya satu dari empat target yang tercapai, yakni berlangusngnya PJJ di lingkungan kampus. Sementara, indikator lainnya seperti larangan unjuk rasa, sosialisasi UU Cipta Kerja kepada mahasiswa, dan kritik secara akademis tidak tercapai.

Author Biography

Ridho Fadillah Perangin angin, Universitas Indonesia

Mahasiswa Magister Fakultas Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia

References

Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence). Jakarta: Kencana.

Badjuri, Abdul Kahar., dan Yuwono, Teguh . 2002. Kebijakan Publik Konsep dan Strategis. Semarang: UNDIP.

Cnbc Indonesia. 5 Oktober 2020. Tok! DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jokowi Jadi UU. Diakses pada 25 Oktober 2020 dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20201005143138-4-191978/tok-dpr-sahkan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-jokowi-jadi-uu

CnnIndonesia. 13 Oktober 2020. Imbas Demo Omnibus Law, Ditangkap Polisi Hingga Orang Hilang. Diakses pada 10 November 2020 pukul 21.30 WIB dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201013082314-12-557691/imbas-demo-omnibus-law-ditangkap-polisi-hingga-orang-hilang

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Maret 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dunn, N. William. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Gadjah Mada University Press.

Kompas.com. 9 Oktober 2020. 25 Halte Rusak karena Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Kerugian Capai Rp 64 Miliar. Diakses pada 10 November pukul 21.15 WIB dari https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/09/21285111/25-halte-rusak-karena-aksi-tolak-uu-cipta-kerja-kerugian-capai-rp-65

Medcom.id. 13 Oktober 2020. Miskin Informasi, Rektor Belum Bisa Sosialisasi UU Ciptaker ke Mahasiswa. Diakses pada 10 November 2020 pukul 23.00 WIB dari https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/eN4ZWQrk-miskin-informasi-rektor-belum-bisa-sosialisasi-uu-ciptaker-ke-mahasiswa

Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

Prihartono A,H. 2012. Administrasi, Organisasi, dan Manajemen: Pendekatan Praktis & Teknik Mengelola Organisasi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Sanapiah, Faisal. 2005. Format-format penelitian sosial: dasar-dasar dan aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Seru.co.id. 11 Oktober 2020. Dosen Kecam Surat Kemendikbud yang Larang Mahasiswa Demo. Diakses pada 10 November 2020 pukul 22.30 WIB dari https://seru.co.id/dosen-kecam-surat-kemendikbud-yang-larang-mahasiswa-demo/

Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta

Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 1035/E/KM/2020 Tentang Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja

Soerjono Soekanto, 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tinolah, Rizky Satiti. 2016. Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 4, Nomor 1, Januari-April 2016

Tirto.id. Oktober 2020. Situasi Demo 8 Oktober Tolak Omnibus Law di Jakarta, Jogja & Malang. Diakses pada 10 November 2020 pukul 21.00 WIB dari https://tirto.id/situasi-demo-8-oktober-tolak-omnibus-law-di-jakarta-jogja-malang-f5Jz

Wahab, Solichin Abdul (2014) Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

Downloads

Published

2022-01-29

Issue

Section

Articles